JAKARTA, JEJAK LENTERA — Keselamatan anak-anak tidak boleh dikorbankan atas nama program pemenuhan gizi. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak pemerintah menutup permanen dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terbukti menyebabkan keracunan makanan.
Desakan tersebut menjadi peringatan keras bagi Badan Gizi Nasional (BGN) agar tidak berhenti pada penghentian operasional sementara terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah.
Menurut Charles, insiden keracunan dalam pelaksanaan program MBG merupakan persoalan serius karena menyangkut kesehatan masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima manfaat.
Penutupan permanen dan pencabutan izin operasional, menurutnya, perlu diberlakukan terhadap SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan pangan akibat kelalaian dalam memenuhi standar keamanan makanan.
Langkah tegas itu dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan seluruh pengelola dapur MBG bertanggung jawab atas makanan yang diproduksi dan didistribusikan kepada para siswa.
Penghentian Sementara Dinilai Belum Cukup
Charles menilai sanksi berupa pembekuan sementara tidak selalu memadai untuk menangani pelanggaran yang berdampak pada kesehatan penerima manfaat.
Dalam kasus keracunan di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, pada awal April 2026, sebanyak 72 siswa dari empat sekolah dilaporkan terdampak setelah menyantap menu MBG.
Gejala yang dialami para siswa antara lain mual, muntah, diare, hingga demam. Sejumlah korban sempat mendapatkan perawatan medis.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena program MBG dirancang untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak usia sekolah. Namun, tujuan tersebut harus berjalan seiring dengan jaminan keamanan pangan dan pengawasan yang ketat.
Charles juga menyoroti temuan mengenai kondisi dapur, tata letak fasilitas, serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum memenuhi standar.
Bagi DPR, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui tindakan administratif sementara. Pemeriksaan menyeluruh dan penegakan standar operasional harus menjadi bagian penting dari evaluasi penyelenggaraan program.
Keamanan Pangan Harus Menjadi Prioritas
Program Makan Bergizi Gratis membutuhkan sistem pengawasan yang mampu memastikan makanan aman sejak bahan baku diterima hingga hidangan dikonsumsi siswa.
Karena itu, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah muncul laporan keracunan. Pemeriksaan berkala terhadap kebersihan dapur, kualitas bahan pangan, proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi perlu diperkuat.
Kepatuhan terhadap standar operasional prosedur juga menjadi faktor penting. Makanan yang diproduksi dalam jumlah besar membutuhkan pengendalian waktu dan suhu penyimpanan agar risiko pertumbuhan bakteri serta kontaminasi dapat ditekan.
Charles mendorong evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok dan tata kelola dapur MBG. Pengawasan juga perlu melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan di bidang keamanan pangan, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Langkah tersebut diperlukan agar setiap persoalan dapat ditelusuri berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan Tunggu Korban Bertambah
Kasus keracunan dalam program MBG menjadi pengingat bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan atau luasnya cakupan penerima manfaat.
Kualitas makanan, keamanan proses pengolahan, serta perlindungan terhadap kesehatan anak harus menjadi ukuran utama.
Pemerintah perlu memastikan setiap dapur yang beroperasi telah memenuhi persyaratan kebersihan dan keamanan pangan. Apabila ditemukan pelanggaran, tindakan korektif harus segera dilakukan sesuai tingkat kesalahan dan hasil pemeriksaan.
Sementara itu, penutupan permanen perlu diterapkan terhadap dapur yang terbukti melakukan pelanggaran serius dan memenuhi dasar untuk dijatuhi sanksi tersebut.
Transparansi hasil investigasi juga penting agar masyarakat mengetahui penyebab kejadian, bentuk pertanggungjawaban pengelola, serta langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah.
Pada akhirnya, MBG merupakan program yang menyangkut kepentingan publik dan masa depan generasi muda. Karena itu, keselamatan penerima manfaat harus ditempatkan di atas kepentingan operasional maupun target distribusi.
Program pemenuhan gizi seharusnya menghadirkan kesehatan, bukan menimbulkan risiko baru. Ketegasan pengawasan dan konsistensi penegakan aturan menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat terhadap program MBG tetap terjaga.
JEJAK LENTERA — Menerangi Jejak Kebenaran.
