JAKARTA, JEJAK LENTERA — Penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi langkah penting pemerintah dalam mendorong pelaksanaan reforma agraria yang lebih berdampak bagi masyarakat. Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat memperkuat koordinasi agar kebijakan pertanahan tidak berhenti pada kepemilikan tanah, tetapi mampu membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Langkah tersebut mengemuka dalam pertemuan Kepala BRAN, Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Pertemuan itu membahas penguatan kerja sama antarlembaga untuk memastikan program reforma agraria berjalan seiring dengan agenda pemberdayaan masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas manfaat kebijakan pertanahan, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan akses terhadap tanah dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup.
Reforma Agraria Tak Cukup Berhenti pada Kepemilikan Tanah
Reforma agraria tidak semestinya hanya dipandang sebagai upaya memberikan kepastian hak atas tanah. Lebih dari itu, kebijakan tersebut perlu menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk membangun usaha, meningkatkan produktivitas, memperkuat ekonomi keluarga, dan memperluas kesempatan memperoleh penghasilan.
Tanah yang dikelola secara produktif dapat menjadi modal penting bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
Karena itu, akses terhadap tanah perlu diiringi dengan pendampingan, perencanaan yang tepat, serta dukungan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Tanpa dukungan tersebut, kepemilikan tanah berisiko belum memberikan manfaat ekonomi secara optimal. Sebaliknya, apabila dikelola dengan baik dan didukung kebijakan yang terintegrasi, tanah dapat menjadi salah satu fondasi penguatan ekonomi masyarakat.
Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci
Penguatan koordinasi BRAN dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menjadi bagian dari upaya menyelaraskan program, data, serta dukungan lintas kementerian dan lembaga.
Koordinasi diperlukan agar pelaksanaan reforma agraria tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terhubung dengan program pemberdayaan yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pendekatan terpadu ini juga penting untuk memastikan kebijakan pertanahan tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi turut membuka akses terhadap peluang ekonomi yang lebih luas.
Keberhasilan reforma agraria pada akhirnya perlu dilihat dari sejauh mana masyarakat dapat memanfaatkan tanah secara produktif, mengembangkan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Tantangan Implementasi Menjadi Penentu
Penguatan sinergi antarlembaga menjadi langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan koordinasi tersebut diterjemahkan menjadi program yang terukur dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Ketepatan data, kejelasan pembagian peran, pendampingan berkelanjutan, serta keterhubungan antara akses tanah dan pemberdayaan ekonomi menjadi sejumlah aspek penting dalam pelaksanaan reforma agraria.
Masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan dan koordinasi. Mereka membutuhkan program yang memberikan kepastian, membuka kesempatan usaha, dan membantu meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Dengan demikian, reforma agraria diharapkan tidak hanya menjadi agenda penataan pertanahan, tetapi juga instrumen untuk memperkuat keadilan sosial dan memperluas kesempatan ekonomi masyarakat.
Penguatan kerja sama BRAN dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menjadi bagian dari upaya mendorong tujuan tersebut. Implementasinya di lapangan akan menjadi ukuran penting untuk menilai sejauh mana sinergi pemerintah mampu menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat.
JEJAK LENTERA — Menerangi Jejak Kebenaran.
