MUARO JAMBI – Satu bulan berlalu sejak Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Muaro Jambi melaporkan penyimpangan anggaran di lingkungan pimpinan DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Namun hingga kini, Ketua LMPP M. Toha mengaku belum menerima panggilan untuk memberikan keterangan terkait laporan tersebut.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perkembangan penanganan laporan masyarakat oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Muaro Jambi.
Apakah tidak adanya panggilan terhadap pelapor selama satu bulan merupakan bagian dari mekanisme penanganan pengaduan, atau ada tahapan yang belum disampaikan kepada pihak pelapor?
Sebelumnya, Kasi Intelijen Kejari Muaro Jambi, Bukhari, menyampaikan bahwa pihak kejaksaan telah menerbitkan surat perintah tugas (sprin tug) untuk menelusuri laporan tersebut.
Melalui pesan WhatsApp kepada M. Toha, Bukhari menjelaskan bahwa proses pengumpulan data dan klarifikasi terhadap sejumlah pihak terkait sedang berjalan.
“Sprin Tug telah diterbitkan oleh teman-teman di bidang Pidsus dan sekarang lagi proses pengumpulan data serta klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait,” tulis Bukhari dalam pesan WhatsApp tersebut.
Laporan LMPP itu berkaitan dengan dugaan penyimpangan sejumlah pos anggaran pimpinan DPRD Muaro Jambi, termasuk dugaan SPJ fiktif, biaya penyewaan hotel, serta sewa mobil.
Meski demikian, penerbitan surat perintah tugas belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran pidana. Dugaan tersebut tetap harus diuji melalui pengumpulan bukti dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
LMPP Pertanyakan Kepastian Tindak Lanjut
Ketua LMPP Muaro Jambi, M.Toha, sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya menghubungi pihak kejaksaan untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan laporan yang telah disampaikan.
Namun, setelah sekitar satu bulan berlalu, belum adanya panggilan kepada pelapor menjadi persoalan yang perlu mendapat penjelasan terbuka dari pihak kejaksaan.
Bagi masyarakat atau lembaga yang menyampaikan pengaduan, kepastian mengenai laporan perkembangan merupakan hal yang penting. Pelapor setidaknya perlu memperoleh informasi mengenai status pengaduan dan apakah masih diperlukan dokumen tambahan atau keterangan dari pihak pelapor.
Di sisi lain, proses penelaahan laporan dugaan korupsi memang membutuhkan waktu. Penyidik atau bidang terkait perlu mengumpulkan bahan keterangan, memeriksa dokumen, serta menguji informasi sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Oleh karena itu, persoalannya bukan semata-mata cepat atau lambatnya pemanggilan, melainkan sejauh mana proses tersebut berjalan dan bagaimana komunikasi kepada pelapor dilakukan.
Apakah Satu Bulan Tanpa Panggilan Melanggar SOP?
Secara hukum, tidak adanya panggilan terhadap pelapor selama satu bulan tidak otomatis membuktikan bahwa Kejari Muaro Jambi melanggar SOP. Penilaiannya harus mengacu pada jenis penanganan laporan, tahapan yang sedang berjalan, serta ketentuan internal yang berlaku.
Namun kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi apabila pelapor tidak memperoleh informasi perkembangan yang memadai, terutama ketika kejaksaan sebelumnya telah menyatakan bahwa surat perintah tugas telah diterbitkan.
Prinsip pelayanan publik menuntut adanya kepastian prosedur, kejelasan informasi, dan akuntabilitas. Masyarakat yang menyampaikan dugaan penyimpangan anggaran berhak mendapatkan pelayanan pengaduan sesuai ketentuan, tanpa harus mencampuri independensi aparat dalam menilai bukti.
Transparansi tidak berarti kejaksaan harus membuka seluruh materi pemeriksaan. Namun, penjelasan mengenai status penanganan sepanjang diperbolehkan oleh aturan dapat membantu mencegah munculnya perekonomian di tengah masyarakat.
Kejari Muaro Jambi Diminta Beri Penjelasan
LMPP Muaro Jambi berharap laporan yang telah disampaikan tidak berhenti pada penerbitan surat perintah tugas, tetapi ditindaklanjuti secara profesional hingga terdapat kejelasan mengenai hasil penelaahan.
Kejari Muaro Jambi juga perlu memberikan penjelasan mengenai apakah pengumpulan data dan klarifikasi masih berlangsung, apakah pelapor akan dimintai keterangan, serta apakah terdapat dokumen tambahan yang diperlukan untuk memperjelas laporan.
Kejelasan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Sebab, ketika laporan dugaan penyimpangan anggaran telah disampaikan secara resmi, masyarakat tentu berharap ada tindak lanjut yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat informasi mengenai hasil akhir penelusuran laporan tersebut. Konfirmasi terbaru dari Kejari Muaro Jambi mengenai alasan belum adanya panggilan terhadap pelapor masih diperlukan.
Catatan: Seluruh penyimpangan dalam laporan LMPP tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. Belum adanya panggilan terhadap pelapor juga tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran bahwa laporan tersebut diabaikan.
