MUARO JAMBI – Proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SMPN 4 Muaro Jambi senilai sekitar Rp970 juta menjadi sorotan. Sejumlah kondisi di lapangan memunculkan pertanyaan mengenai mutu pekerjaan, pengawasan, hingga mekanisme pelaksanaan proyek.
Berdasarkan pemantauan di lokasi, ditemukan sejumlah bagian konstruksi yang tampak mengalami pori-pori atau rongga beton (honeycomb). Kondisi tersebut terlihat pada beberapa bagian seperti tiang praktis, slof atas maupun slof bawah.
Selain persoalan mutu beton, susunan besi begel pada sejumlah titik juga terlihat kurang rapi dan terdapat bagian yang dinilai tidak tertutup sempurna oleh beton.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan dalam program revitalisasi.
Sorotan lainnya berkaitan dengan keterlibatan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dalam pelaksanaan kegiatan.
Kepala SMPN 4 Muaro Jambi, Mesrawaty, ketika dikonfirmasi mengenai keterlibatan P2SP dan kondisi pekerjaan memberikan jawaban yang justru menimbulkan pertanyaan.
“Tentu la iyo bang. Bertugas dengan kondisi nyo masing-masing. Kalau dak dilibatkan merajuk la orang tu,” jawab Mesrawaty melalui pesan singkat.
Terkait penggunaan material, Mesrawaty juga menyatakan bahwa bahan yang digunakan telah sesuai spesifikasi dan setiap pembelian terlebih dahulu dikonsultasikan dengan konsultan.
“Bahan-bahan kami la sesuai spek galo, karena setiap nak belanjo konfirmasi dulu dengan konsultan,” ujarnya.
Namun, keterangan tersebut perlu diuji dengan kondisi pekerjaan yang terlihat di lapangan. Sebab, terdapat bagian konstruksi yang secara visual menunjukkan adanya honeycomb serta persoalan pada kerapian pembesian.
Jika benar seluruh material telah sesuai spesifikasi dan pengadaan selalu dikonsultasikan dengan konsultan, publik tentu berhak mengetahui dasar pengawasan teknis yang memastikan pekerjaan tersebut benar-benar memenuhi standar konstruksi.
Begitu pula dengan persoalan P2SP. Jika panitia tersebut tidak terlibat secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan, perlu dijelaskan siapa yang menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai petunjuk teknis program revitalisasi.
Kondisi ini juga memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pelaksanaan proyek. Apakah seluruh pekerjaan benar-benar dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditetapkan, atau terdapat keterlibatan pihak lain di luar mekanisme tersebut?
Dugaan keterlibatan pihak ketiga belum dapat disimpulkan tanpa bukti dan penjelasan resmi. Karena itu, pihak terkait perlu membuka secara transparan dokumen pelaksanaan, RAB, spesifikasi teknis, mekanisme pengadaan material, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
Pertanyaan berikutnya mengarah kepada Dinas Pendidikan Muaro Jambi. Bagaimana pengawasan dilakukan terhadap proyek revitalisasi yang menggunakan anggaran negara tersebut?
Sebab, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pekerjaan fisik dengan spesifikasi atau RAB, persoalannya bukan lagi sekadar soal tampilan bangunan, tetapi menyangkut mutu pekerjaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik.
Publik kini menunggu penjelasan Dinas Pendidikan Muaro Jambi, konsultan pengawas, P2SP, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan apakah pekerjaan revitalisasi SMPN 4 Muaro Jambi telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan Muaro Jambi terkait temuan tersebut. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi seluruh pihak yang disebutkan.
