JAKARTA – Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat kembali menjadi perhatian. Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), Panglima Jilah, meminta masyarakat adat yang menjalankan tradisi berladang tidak begitu saja dijadikan pihak yang disalahkan atas terjadinya karhutla.
Hal tersebut disampaikan Panglima Jilah setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Panglima Jilah turut menyampaikan pandangan mengenai masyarakat adat dan persoalan karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat.
Menurutnya, aktivitas berladang yang dilakukan masyarakat adat memiliki tata cara dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Ia menegaskan, masyarakat adat memiliki mekanisme tersendiri dalam membuka lahan untuk bercocok tanam. Karena itu, aktivitas tersebut tidak semestinya langsung dikaitkan sebagai penyebab utama kebakaran hutan dan lahan.
Panglima Jilah: Jangan Salahkan Peladang Adat
Panglima Jilah menilai persoalan karhutla harus dilihat berdasarkan fakta dan kondisi di lapangan. Jangan sampai masyarakat adat yang menjalankan tradisi berladang justru menjadi kambing hitam ketika terjadi kebakaran.
Ia meminta pemerintah dan seluruh pihak terkait melakukan penelusuran secara objektif untuk mengetahui sumber serta penyebab kebakaran.
Menurutnya, masyarakat adat juga mempunyai kepentingan besar untuk menjaga lingkungan tempat mereka hidup.
Tradisi berladang, kata Panglima Jilah, tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kehidupan masyarakat adat Kalimantan.
Karena itu, penyelesaian persoalan karhutla dinilai perlu memperhatikan kearifan lokal sekaligus tetap mengedepankan upaya perlindungan lingkungan.
Temui Prabowo, Bahas Karhutla Kalbar
Pertemuan Panglima Jilah dengan Presiden Prabowo juga membahas penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
Dukungan pemerintah terhadap penanganan karhutla dinilai penting, mengingat sejumlah wilayah di Kalimantan Barat memiliki tingkat kerawanan kebakaran yang perlu diantisipasi.
Penguatan personel, sarana dan prasarana, termasuk dukungan dalam penanganan kebakaran dari udara, menjadi bagian dari langkah yang diperlukan untuk mempercepat respons terhadap karhutla.
Panglima Jilah berharap penanganan karhutla tidak hanya dilakukan ketika api sudah membesar. Pencegahan dan pelibatan masyarakat di tingkat tapak juga dinilai penting.
Masyarakat Adat Diminta Tidak Diabaikan
Di tengah persoalan karhutla, keberadaan masyarakat adat dinilai tidak bisa dipisahkan dari upaya menjaga lingkungan di Kalimantan.
Masyarakat yang hidup dan beraktivitas di sekitar kawasan hutan memiliki pengetahuan lokal mengenai kondisi wilayahnya. Pengetahuan tersebut dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan kebakaran apabila dilibatkan secara tepat.
Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara menyeluruh. Penegakan hukum tetap harus berjalan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara ilegal, namun masyarakat adat yang menjalankan aktivitas tradisional juga perlu mendapat perlindungan dan kepastian.
Polemik ini menjadi pengingat bahwa persoalan karhutla Kalimantan Barat bukan semata-mata soal siapa yang harus disalahkan.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan penyebab kebakaran dapat diungkap berdasarkan fakta, pelaku yang terbukti melanggar hukum ditindak, sementara masyarakat adat tetap dapat menjalankan tradisi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Pertemuan Panglima Jilah dengan Presiden Prabowo pun menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat dalam menghadapi ancaman karhutla di Kalimantan Barat.
