JAKARTA — Pergantian ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dilakukan pada penghujung masa jabatan Purbaya Yudhi Sadewa kini memasuki babak evaluasi.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara memilih tidak buru-buru mengesahkan atau membatalkan kebijakan tersebut. Ia menyatakan Kemenkeu masih menelaah proses perombakan, termasuk mekanisme penunjukan dan pelantikan pejabat yang berlangsung pada 10 September 2026.
Sorotan menguat setelah Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama meminta agar sebagian proses rotasi tersebut ditunda atau dibatalkan.
Bimo sebelumnya mengungkap adanya sejumlah nama yang menurutnya tidak melalui proses assessment dan talent management sebagaimana mekanisme yang diterapkan kepada pejabat lainnya.
Ia menyebut kemunculan sejumlah nama tersebut menjadi persoalan karena dapat menimbulkan pertanyaan terhadap konsistensi proses pembinaan dan seleksi aparatur di tubuh Kemenkeu.
“Ada beberapa yang nama-nama ‘ajaib’ yang tidak ikut proses assessment talent management,” kata Bimo.
Menurut Bimo, persoalan tersebut menjadi alasan dirinya bersama Dirjen Bea dan Cukai meminta agar rotasi ditunda terlebih dahulu atau dibatalkan.
Ia juga menyatakan pejabat yang dinilai tidak memenuhi persyaratan proses akan dibatalkan dari daftar perombakan dan dikembalikan ke posisi sebelumnya.
Suahasil: Semua Proses Masih Dikaji
Di tengah polemik tersebut, Suahasil mengatakan Kemenkeu masih melakukan pembahasan internal.
Ia menyebut keputusan mengenai penataan pejabat tidak dapat dilepaskan dari struktur organisasi dan jenjang jabatan yang berlaku di seluruh unit eselon I.
“Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi,” ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Suahasil juga menunggu masukan dari seluruh unit eselon I sebelum menentukan langkah berikutnya.
Menurutnya, struktur pejabat di Kemenkeu harus mampu memperkuat koordinasi lintas unit, bukan justru menciptakan persoalan baru dalam tata kelola birokrasi.
Karena itu, proses penunjukan pejabat akan dilihat secara menyeluruh, termasuk mekanisme pelantikan yang telah dilakukan.
Bukan Sekadar Rotasi, Soal Proses Jadi Sorotan
Perombakan tersebut dilakukan Purbaya ketika masih menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 10 September 2026. Perubahan mencakup ratusan pejabat dengan mayoritas berada di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Jabatan yang terdampak mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, fungsional hingga pejabat pada unit organisasi non-eselon.
Kini persoalannya bukan semata siapa yang dipindahkan dan siapa yang bertahan.
Yang menjadi perhatian adalah bagaimana proses penunjukan itu dilakukan dan apakah seluruh pejabat yang masuk dalam daftar perombakan telah melalui mekanisme yang sama.
Suahasil belum memberikan kepastian apakah seluruh perombakan tersebut akan dibatalkan.
Ia menegaskan, Kemenkeu akan terlebih dahulu melihat dokumen keputusan, proses pelantikan, serta mekanisme yang telah berjalan sebelum menentukan kebijakan selanjutnya.
Dengan demikian, nasib ratusan pejabat yang masuk dalam perombakan era Purbaya masih menunggu keputusan final.
Bagi Kemenkeu, polemik ini menjadi ujian terhadap konsistensi talent management, reformasi birokrasi, serta tata kelola penempatan pejabat di tengah perubahan kepemimpinan kementerian.
Jejak Lentera mencatat, persoalan ini kini bukan hanya tentang rotasi jabatan. Lebih jauh, publik menunggu kejelasan: apakah setiap nama yang ditempatkan benar-benar lahir dari proses yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
