JAKARTA – Legalitas Lembaga Amil Zakat (LAZ) dinilai menjadi fondasi penting untuk memberikan kepastian kelembagaan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi di Indonesia.
Kementerian Agama menempatkan aspek legalitas sebagai bagian penting dalam tata kelola lembaga pengelola zakat. Dengan status yang jelas, lembaga amil memiliki pijakan kelembagaan dalam menghimpun, mengelola, serta menyalurkan dana zakat kepada masyarakat.
Keberadaan LAZ yang memiliki legalitas juga diharapkan mampu mendorong pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara lebih profesional, transparan, dan tepat sasaran.
Hal ini menjadi semakin penting seiring besarnya potensi filantropi Islam di Indonesia. Pengelolaan ZIS melalui lembaga resmi dinilai memungkinkan program pemberdayaan masyarakat dilakukan secara lebih terencana dan berkelanjutan.
Legalitas Perkuat Kepercayaan Publik
Legalitas bukan sekadar persoalan administratif. Status resmi memberikan kepastian bahwa kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat dilakukan melalui kelembagaan yang memiliki dasar hukum serta mekanisme pengelolaan yang jelas.
Kementerian Agama sebelumnya juga menegaskan pentingnya kepatuhan LAZ terhadap ketentuan yang berlaku. Pemerintah bahkan tengah melakukan penguatan regulasi terkait lembaga amil zakat agar tata kelolanya semakin tertib dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dengan penguatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin mudah membedakan lembaga pengelola zakat yang memiliki legalitas dengan pihak-pihak yang melakukan penghimpunan dana tanpa landasan kelembagaan yang jelas.
Gerakan Filantropi Masuk Babak Baru
Salah satu contoh perkembangan terbaru adalah LAZ Gerakan Kita Indonesia Mendunia (GERAKIN) yang resmi ditetapkan sebagai LAZ berskala nasional melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 939 Tahun 2026 tertanggal 27 Juli 2026.
Legalitas tersebut menjadi pijakan bagi LAZ GERAKIN untuk memperluas jaringan serta mengembangkan penghimpunan dan penyaluran ZIS secara lebih terstruktur. Lembaga tersebut juga menargetkan potensi penghimpunan ZIS hingga Rp1 triliun dengan dukungan jaringan di sejumlah wilayah.
Dana yang dihimpun rencananya diarahkan untuk berbagai program pemberdayaan, mulai dari pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi hingga bantuan sosial.
Penguatan sumber daya manusia turut menjadi perhatian. Sebelum memperoleh legalitas nasional, LAZ GERAKIN telah menyiapkan amil melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi sebagai bagian dari upaya membangun pengelolaan filantropi yang profesional.
Dana Umat Dituntut Tepat Sasaran
Legalitas sekaligus menjadi tantangan bagi lembaga filantropi untuk membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat benar-benar dijaga.
Pengelolaan zakat tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan menghimpun dana. Transparansi, akuntabilitas, profesionalisme pengelola, serta dampak nyata program menjadi faktor penting agar dana umat dapat memberikan manfaat yang lebih luas.
Dengan semakin kuatnya kelembagaan LAZ, gerakan filantropi di Indonesia diharapkan tidak berhenti pada aktivitas pengumpulan donasi, tetapi berkembang menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.
Legalitas kini bukan lagi sekadar label kelembagaan, tetapi menjadi pintu penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan dana umat dikelola secara amanah serta memberikan dampak nyata.
