BANDAR LAMPUNG, 5 September 2026 — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah kasus dugaan keracunan massal terjadi di sejumlah daerah. Pemerintah kini memasang target waktu dua bulan untuk membenahi sistem pelaksanaan program tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta agar persoalan dalam distribusi makanan MBG segera dievaluasi secara menyeluruh. Ia menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap kelalaian yang berpotensi membahayakan penerima manfaat.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas saat ditemui wartawan usai menghadiri Lampung Financial Festival (Finfest) 2026 di Bandar Lampung, Sabtu (5/9/2026).
Menurut Zulhas, persoalan yang ditemukan tidak semata-mata berkaitan dengan kondisi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga menyangkut kedisiplinan dan budaya kerja dalam proses distribusi makanan.
Ia mencontohkan makanan yang seharusnya dikirim pada pagi hari, tetapi mengalami keterlambatan pengiriman. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko makanan mengalami masalah sebelum dikonsumsi.
“Dapur bagus, semua bagus. Tapi budaya. Misalnya, masak harusnya dikirim jam 6, mungkin bangunnya kesiangan, dikirimnya jam 11. Itu menimbulkan keracunan,” ujar Zulhas, dikutip dari Antara.
Dua Bulan untuk Membenahi Sistem MBG
Zulhas mengatakan pemerintah akan mengevaluasi pola distribusi MBG dalam dua bulan ke depan. Evaluasi tersebut diarahkan untuk memastikan makanan sampai kepada penerima dalam kondisi aman dan sesuai prosedur.
Ia bahkan menegaskan bahwa petugas maupun SPPG yang terbukti lalai harus menerima konsekuensi.
“Ini menyangkut 60 juta orang. Ini yang kami lagi tertibkan. Kasih waktu dua bulan, kami akan menyelesaikan ini. Dan saya sudah minta tidak boleh ada toleransi. Yang lalai, ganti,” tegas Zulhas.
Zulhas menekankan bahwa keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh mempertaruhkan keselamatan anak-anak hanya demi mengejar target pelaksanaan program.
Kasus Sidoarjo Jadi Alarm Keras
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah dugaan keracunan massal di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) yang dikutip Investortrust, sebanyak 748 santri terdampak, sementara sebagian besar telah mendapatkan perawatan dan kembali ke pondok. Pada data terakhir, 22 orang masih menjalani perawatan di sembilan rumah sakit.
BGN juga telah menangguhkan operasional SPPG Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, untuk kepentingan investigasi dan evaluasi terkait dugaan kelalaian serta ketidakpatuhan terhadap prosedur operasional standar.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai meningkatkan pengawasan terhadap dapur-dapur MBG yang dinilai bermasalah.
Zulhas: Jangan Pertaruhkan Keselamatan Anak
Persoalan keracunan MBG menjadi tantangan serius bagi pemerintah karena program tersebut menyasar puluhan juta penerima manfaat.
Sebelumnya, pemerintah juga telah menyoroti pentingnya standar keamanan pangan, termasuk kewajiban pemenuhan standar sanitasi bagi dapur SPPG. Pemerintah bahkan menyatakan dapur yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan higiene dapat ditutup.
Kini, janji evaluasi selama dua bulan menjadi ujian bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG benar-benar dapat dibenahi.
Sebab, bagi masyarakat, persoalannya bukan sekadar keterlambatan distribusi atau kesalahan prosedur. Ketika makanan yang seharusnya bergizi justru membuat penerimanya jatuh sakit, keselamatan anak menjadi pertaruhan yang tidak bisa dianggap sepele.
