MUARO JAMBI — Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Kabupaten Muaro Jambi menyampaikan perhatian terhadap dugaan ketidaksesuaian dalam alokasi sejumlah kegiatan proyek pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Muaro Jambi.
Ketua LMPP Kabupaten Muaro Jambi, Toha, meminta klarifikasi mengenai sosok berinisial “S” yang disebut dalam informasi yang diterima organisasinya memiliki pengaruh terhadap sejumlah paket proyek di lingkungan Dinas Perkim. Informasi tersebut belum terverifikasi secara independen.
Menurut Toha, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai kapasitas, kewenangan, dan legalitas pihak yang dimaksud, apabila memang terlibat dalam proses pengadaan atau pelaksanaan kegiatan.
«“Kami meminta penjelasan kepada pihak terkait, khususnya Kepala Dinas Perkim dan Pemkab Muaro Jambi, mengenai sosok berinisial ‘S’ ini. Apa kapasitas dan kewenangannya dalam kaitannya dengan sejumlah paket proyek di Dinas Perkim?” ujar Toha.»
Ia menyatakan bahwa apabila informasi tersebut terbukti, hal itu perlu dikaji untuk memastikan proses perencanaan, penetapan penyedia, dan pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari APBD telah sesuai dengan ketentuan. Namun, hingga kini belum ada bukti atau hasil pemeriksaan resmi yang membuktikan dugaan tersebut.
Toha juga meminta Pemkab Muaro Jambi menjelaskan ada atau tidaknya arahan maupun intervensi dari pihak tertentu dalam proses penentuan pelaksana kegiatan.
Menurutnya, klarifikasi dari pihak berwenang diperlukan agar informasi yang beredar dapat diuji dan tidak berkembang menjadi kesimpulan yang belum terbukti di tengah masyarakat.
LMPP Meminta Pemeriksaan terhadap Paket PL
Untuk memastikan pengelolaan APBD berlangsung transparan dan akuntabel, LMPP meminta Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan penelaahan terhadap paket-paket pekerjaan yang menjadi perhatian.
Menurut Toha, penelaahan dapat mencakup proses perencanaan, penayangan, penetapan, hingga realisasi paket Penunjukan Langsung (PL) pada Dinas Perkim dan unit pengadaan terkait, sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
«“Kami berharap APH, Inspektorat, dan BPK RI dapat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan terhadap proses penayangan dan penetapan paket PL di Dinas Perkim serta ULP,” ujarnya.»
LMPP juga meminta agar pemeriksaan, apabila dilakukan, tidak hanya mencakup aspek administrasi pengadaan, tetapi juga menilai hubungan antara paket kegiatan, penyedia yang ditetapkan, nilai pekerjaan, serta pola distribusi pekerjaan. Penilaian tersebut perlu didasarkan pada dokumen dan ketentuan yang berlaku, bukan semata-mata pada informasi yang beredar.
LMPP Mendorong Kesempatan bagi Pelaku Usaha dan Pekerja Lokal
Selain meminta klarifikasi mengenai dugaan keterlibatan pihak tertentu, LMPP mendorong Pemkab Muaro Jambi agar memberikan kesempatan yang proporsional kepada pelaku usaha dan tenaga kerja lokal sesuai persyaratan serta peraturan perundang-undangan.
Toha menilai pelaksanaan pembangunan yang dibiayai APBD diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi, sepanjang prosesnya memenuhi ketentuan pengadaan dan prinsip persaingan yang sehat.
Ia mendorong penyedia jasa lokal yang memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti proses pengadaan secara terbuka dan adil.
«“Anggaran pembangunan berasal dari APBD. Kami berharap pelaksanaan proyek dapat memberikan kesempatan kepada penyedia jasa dan pekerja lokal Muaro Jambi sesuai ketentuan, tanpa mengesampingkan persyaratan teknis dan administrasi,” pungkas Toha.»
LMPP menyatakan bahwa seluruh dugaan yang disampaikan masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan dokumen dan proses pengadaan oleh instansi berwenang. Sampai saat ini, belum terdapat keterangan resmi yang menyatakan bahwa dugaan tersebut telah terbukti.
Saat dikonfirmasi mengenai informasi tersebut, Taufik selaku Kepala Dinas Perkim Kabupaten Muaro Jambi belum memberikan tanggapan.
Hingga berita ini disusun, pihak Pemkab Muaro Jambi juga belum memberikan penjelasan mengenai dugaan keterlibatan sosok berinisial “S” dalam sejumlah paket pekerjaan yang menjadi perhatian LMPP.
