Denpasar — Di tengah maraknya penawaran ratusan hotel dan vila mewah yang diobral secara online di berbagai platform digital, Gubernur Bali Wayan Koster secara tegas membantah anggapan bahwa sektor pariwisata Pulau Dewata sedang berada di jurang kelesuan.
Isu penjualan aset akomodasi masif ini sebelumnya sempat menggegerkan publik. Berdasarkan pantauan di berbagai situs jual-beli properti terkemuka seperti Lamudi hingga OLX, ratusan hotel, resor, hingga vila dengan banderol harga mencapai puluhan miliar rupiah tampak ditawarkan secara terbuka. Properti-properti mangkrak atau dilego tersebut tersebar di sejumlah titik krusial pariwisata Bali, mulai dari Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar, hingga Karangasem.
Kendati demikian, Koster memastikan bahwa dinamika industri pariwisata Bali saat ini justru berada dalam kondisi normal, stabil, dan mencatatkan pertumbuhan positif.
Klaim Okupansi Hotel 80–90 Persen
Sebagai bentuk respons cepat atas keresahan publik, Koster mengaku telah menerjunkan Kepala Dinas Pariwisata Bali untuk berkoordinasi langsung dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung serta Dinas Perizinan guna mengaudit kebenaran data di balik fenomena ini.
Berdasarkan data statistik harian yang dikantongi Pemprov Bali, arus kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) terpaku di angka konsisten antara 20.000 hingga 24.000 orang per hari. Sementara itu, volume kedatangan wisatawan domestik atau nusantara bergerak stabil di kisaran 12.000 sampai 14.000 orang setiap harinya.
”Pariwisata naik kok. Tingkat keterisian kamar (okupansi) untuk hotel-hotel berbintang saat ini bahkan masih berada di kisaran angka yang sangat baik, yakni 80 sampai 90 persen,” ujar Koster di Denpasar, Sabtu (26/9/2026). Pihaknya juga menepis spekulasi bahwa fenomena ini dipicu oleh oversupply atau kelebihan pasokan kamar akibat masifnya pembangunan akomodasi baru.
Sentil Masalah Internal Korporasi: “Teorinya Tersedot Cabang Lain”
Lantas, apa alasan di balik aksi jual cepat ratusan hotel tersebut jika pariwisata Bali diklaim sedang moncer?
Koster menduga kuat bahwa keputusan para pemilik melego aset properti mereka murni disebabkan oleh faktor tekanan internal bisnis (corporate distress), alih-alih lesunya pasar pariwisata lokal.
Ia menganalisis, banyak pemilik modal yang memiliki jaringan bisnis lintas sektor atau multidaerah di luar Bali tengah mengalami krisis finansial berat. Akibatnya, arus keuntungan bersih yang diperoleh dari operasional bisnis di Bali justru tersedot habis untuk menambal kerugian finansial di cabang luar daerah.
”Sebelum-sebelumnya ada kejadian, bisnisnya tidak hanya di Bali. Di Bali performanya bagus, tapi di luar Bali keuangannya berat. Akhirnya keuntungan di sini tersedot ke sana. Karena tidak tahan, unit yang di Bali terpaksa ditutup dan dijual,” beber Koster.
Pemprov Bali berharap para investor dan pelaku usaha perhotelan tetap mengedepankan manajemen bisnis yang sehat dan profesional di tengah ketatnya persaingan global, agar fenomena pelepasan aset massal ini tidak menimbulkan persepsi negatif yang keliru di mata wisatawan internasional.
