NEWS | JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akhirnya angkat bicara mengenai langkahnya mundur dari kepengurusan DPP Partai Golkar.
Nusron mengungkapkan bahwa keputusan tersebut bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ia menyebut pembicaraan mengenai posisinya di struktur kepengurusan Golkar telah dibahas bersama Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sejak tahun lalu.
“Kalau soal itu kami sudah lama diskusi dengan Pak Bahlil, dari tahun lalu. Jadi selebihnya lebih baik tanyakan sama Pak Bahlil selaku ketua umum, kami sudah pernah diskusi masalah itu, lama,” kata Nusron seusai mengikuti rapat di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus memperjelas bahwa pengunduran diri Nusron dari kepengurusan Partai Golkar telah melalui komunikasi dengan pucuk pimpinan partai.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membenarkan bahwa Nusron telah mengajukan pengunduran diri dari kepengurusan DPP Golkar sejak beberapa bulan lalu.
“Saudara Nusron memang sudah mengajukan pengunduran diri dari kepengurusan DPP Partai Golkar sejak beberapa bulan lalu,” ujar Doli pada Sabtu (19/9/2026).
Dalam struktur DPP Partai Golkar periode 2024-2029, Nusron tercatat menjabat sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji bahkan menyebut pengunduran diri Nusron telah berlangsung lebih dari enam bulan lalu. Menurut Sarmuji, Nusron ingin fokus menangani hal lain di luar tugasnya sebagai pengurus partai.
“Pak Nusron mundur dari pengurus lebih dari enam bulan lalu. Mungkin mau fokus untuk hal lain,” kata Sarmuji, Senin (21/9/2026).
Alasan Masih Disimpan
Meski mengakui telah lama membicarakan persoalan tersebut dengan Bahlil, Nusron tidak mengungkap secara terbuka alasan detail di balik keputusannya meninggalkan struktur kepengurusan DPP Golkar.
Saat wartawan kembali menggali pertimbangan pengunduran dirinya, Nusron memilih menyinggung hak privasi.
“Mohon maaf ya, saya punya privasi untuk jalan, boleh nggak saya jalan,” ujar Nusron.
Dengan demikian, posisi Nusron sebagai pengurus DPP Golkar telah ditinggalkan, sementara alasan lengkap di balik keputusan tersebut masih menjadi ranah yang belum dijelaskan secara terbuka oleh yang bersangkutan.
Yang ditegaskan Nusron, pembicaraan mengenai langkah tersebut dengan Bahlil sudah dilakukan sejak 2025.
Sementara itu, informasi yang disampaikan Sarmuji menunjukkan bahwa Nusron masih berstatus sebagai kader Golkar meski tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan DPP.
Perubahan posisi Nusron di internal Golkar kini menjadi perhatian karena berlangsung bersamaan dengan dinamika politik dan persoalan hukum yang tengah mendapat sorotan publik terhadap lingkungan Kementerian ATR/BPN. Namun, dalam keterangannya mengenai pengunduran diri tersebut, Nusron tidak menyebut adanya kaitan langsung antara keputusan politiknya dengan perkara hukum yang sedang berjalan.
