JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berada di bawah sorotan tajam. Di balik ambisi besar menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, muncul persoalan serius ketika sebagian penerima manfaat justru harus berhadapan dengan dugaan keracunan setelah menyantap makanan program tersebut.
Kini, tekanan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) bukan lagi sebatas soal evaluasi dapur, perbaikan standar pengolahan makanan, atau pengetatan pengawasan.
Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPR meminta BGN menyiapkan mekanisme kompensasi bagi masyarakat yang menjadi korban keracunan MBG.
Desakan itu menempatkan persoalan pada level yang lebih mendasar: siapa yang bertanggung jawab ketika sebuah program pemerintah yang seharusnya memberikan manfaat justru menimbulkan kerugian bagi penerimanya?
Bagi korban dan keluarganya, persoalan tersebut bukan sekadar statistik.
Ada biaya pengobatan yang harus ditanggung, aktivitas belajar yang terganggu, orang tua yang harus meninggalkan pekerjaan, hingga kecemasan ketika anak harus mendapatkan perawatan akibat kondisi kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG.
Korban Jangan Berakhir Sebagai Angka
Dorongan agar tersedia mekanisme kompensasi muncul di tengah berulangnya perhatian publik terhadap kasus dugaan keracunan MBG di sejumlah daerah.
Persoalan ini menjadi semakin sensitif karena MBG merupakan program berskala nasional yang menyasar kelompok masyarakat luas. Semakin besar cakupan program, semakin besar pula tuntutan agar sistem pengawasan, keamanan pangan, dan mekanisme perlindungan penerima manfaat berjalan secara serius.
Karena itu, kompensasi dinilai perlu memiliki mekanisme yang jelas, transparan, dan mudah diakses korban.
Bukan sekadar bantuan spontan.
Melainkan sebuah sistem yang menjelaskan siapa yang berhak menerima, bagaimana proses pengajuan, bentuk pertanggungjawaban, hingga bagaimana korban memperoleh kepastian ketika harus menanggung dampak kesehatan maupun kerugian lain.
BGN Didorong Tak Sekadar Memadamkan Krisis
Sorotan terhadap BGN juga menyentuh persoalan tata kelola.
Sebelumnya, BGN mengakui belum pernah memberikan kompensasi kelembagaan kepada korban keracunan MBG.
Kondisi tersebut membuat tuntutan mengenai mekanisme kompensasi menjadi semakin relevan.
Sebab, penanganan sebuah program publik tidak berhenti pada saat makanan berhasil didistribusikan.
Tanggung jawab pemerintah justru diuji ketika terjadi persoalan.
Jika ada penerima manfaat yang sakit setelah mengonsumsi makanan program, maka negara dituntut hadir memastikan korban memperoleh penanganan yang layak sekaligus kepastian mengenai hak mereka.
Dari Program Gizi Menjadi Ujian Kepercayaan Publik
MBG sejak awal membawa misi besar: meningkatkan asupan gizi masyarakat dan mendukung tumbuh kembang generasi penerus.
Namun, setiap kasus dugaan keracunan berpotensi menggerus kepercayaan publik apabila tidak ditangani secara transparan.
Di titik inilah persoalan MBG tidak lagi hanya berbicara tentang makanan.
Ia berbicara tentang standar keamanan pangan, kualitas pengawasan, tanggung jawab pengelola, dan keberanian pemerintah memberikan perlindungan kepada warga ketika sistem mengalami kegagalan.
DPR sendiri mendorong penguatan pengawasan dan kanal pengaduan publik agar orang tua maupun masyarakat memiliki akses untuk menyampaikan persoalan secara cepat.
Artinya, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan bahwa evaluasi sedang dilakukan.
Mereka membutuhkan mekanisme yang bisa bekerja ketika keadaan darurat terjadi.
Jangan Sampai Anak Menjadi Harga dari Sebuah Program Besar
Besarnya anggaran dan luasnya cakupan MBG membuat standar keamanan pangan menjadi bagian yang tidak boleh dinegosiasikan.
Setiap makanan yang disajikan kepada anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya seharusnya melewati rantai pengawasan yang ketat, mulai dari bahan baku, proses memasak, penyimpanan, distribusi hingga makanan dikonsumsi.
Ketika rantai tersebut gagal dan muncul dugaan keracunan, pertanyaan publik pun semakin keras:
Apakah sistem pengawasan sudah cukup kuat?
Apakah korban memperoleh perlindungan yang memadai?
Dan yang paling penting:
Apakah negara memiliki mekanisme yang jelas untuk bertanggung jawab kepada mereka yang terdampak?
Desakan PDIP agar BGN menyiapkan mekanisme kompensasi menjadi salah satu ujian penting bagi pengelolaan MBG ke depan.
Sebab keberhasilan program pemerintah bukan hanya diukur dari berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan.
Keberhasilan juga diukur dari seberapa kuat negara melindungi penerima manfaat ketika sesuatu berjalan tidak sebagaimana mestinya.
Di tengah sorotan tersebut, BGN kini menghadapi pekerjaan yang jauh lebih besar daripada sekadar memperbaiki dapur dan prosedur.
Kepercayaan publik sedang dipertaruhkan. Dan korban tidak boleh dibiarkan sendirian menghadapi akibat dari sebuah program yang dibangun atas nama kepentingan masyarakat.
